badan pemeriksa keuangan (bpk) tak boleh memberikan penilaian terhadap agus martowardojo untuk individu terkait pencalonannya sebagai gubernur bank indonesia (bi).
bpk tidak bisa memberikan masukan mengenai seseorang karena yang diperiksa dengan bpk tersebut pengelolaan kelembagaan, papar anggota komisi xi dpr kamaruddin sjam usai rapat dengar masukan (rdp) komisi xi melalui ketua bpk hadi poernomo selama gedung dpr, jakarta, senin.
hal itu, menurut dia, karena bpk cuma berwenangmenggarap pemeriksaan secara kelembagaan dan meliputi catatan keuangan, pengelolaan kinerja juga pemeriksaan dengan lokasi tertentu.
kata dia, keuntungan itu disayangkan beberapa anggota komisi xi. padahal teman-teman komisi xi mau opini bpk soal pak agus, namun pak hadi minta maaf tidak dapat memberikan opini, ujarnya.
pihaknya memberi himbauankepada presiden susilo bambang yudhoyono untuk mengajukan nama sampingan sebelum pelaksanaan fit and proper test dalam 25 maret 2013 yang akan datang.
kami mengimbau terhadap presiden agar mengajukan nama masih, katanya.
pada 25 maret yang akan datang, dijadwalkan pelaksanaan fit and proper test calon gubernur bi, tetapi keesokan harinya ingin dilakukan pemilihan gubernur bi secara aklamasi ataupun voting.
tapi manakala presiden mengajukan nama baru, maka pemilihan gubernur bi akan mundur dari agenda semula sebab harus diselenggarakan fit and proper test lebih-lebih dulu pada calon gubernur bi dan baru diajukan.
kalau banyak penambahan nama, calon pertama dilakukan fit and proper tanggal 25, keputusannya nanti setelah calon berikutnya kami lakukan fit and proper test, katanya.